Kasus Jailani Parandy Tidak Ada Kaitanya Dengan Yasti

0
217

Sulawesipost.com, BOLMONG— Terkait isu yang menerpa untuk menjatuhkan Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, tentang pemberitaan pemeriksaan staf ahli Komisi V DPRI RI, Jailani Parandy yang dihubung-hubungkan dengan dirinya, itu tidaklah benar. Pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolaang Mongondow (Bolmong) nomor urut satu, yang diusung oleh lima partai besar, yakni partai PDIP, PAN, PKB, PKS dan Nasdem ini, meluruskan apa yang telah diberitakan pada dirinya.

Yasti mengatakan, dirinya tidak pernah terkait dengan kasus hukum Jailani tersebut.

“ Ini harus saya sampaikan dan luruskan, sehingga tidak ada kesan pemberitaan yang memiliki muatan tertentu. Hal ini penting untuk disampaikan, bahwa kasus Jailani Parandy, tidak ada kaitan dengan saya. Jailani pernah menjadi staf ahli, namun hanya sampai pada Juli 2015. Sejak itu, Jailani sudah tidak lagi bekerja dengan saya sebagai staf ahli, karena dia telah mengundurkan diri dan ingin bekerja sendiri. Dia lebih memilih ke swasta,” jelas Yasti

Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Jailani, menurut Yasti, itu adalah urusan pribadi Jailani dan tidak berkaitan dengan Komisi V DPR RI disaat Jailani masih berstatus sebagai staf ahli.

“ Kalau kasus yang dia (Jailani,red) jalani di KPK, itu sudah urusan pribadinya,  karena Jailani bukan lagi menjadi staf ahli saya. Apalagi dia sudah memilih mundur sejak juli 2015. Jadi, kasus  yang dia jalani saat ini, tidak ada sangkut paut dengan saya,” tegas Yasti.

Selain itu, Yasti juga menyampaikan, sejak kasus yang melibatkan mantan staf ahlinya bergulir, dirinya tidak pernah dipanggil oleh KPK.

“ Sampai saat ini saya tidak pernah dipanggil oleh KPK. Jadi saya tegaskan lagi, bahwa kasus Jailani tidak ada hubunganya dengan saya,” tandasnya.

Seperti diketahui, KPK telah memanggil staf Anggota Komisi V DPR RI Jailani Parandy terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PERA) dengan tersangka Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng (Aseng).

Aseng diduga memberikan hadiah kepada sejumlah anggota Komisi V DPR untuk mendapatkan persetujuan anggaran proyek. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang tersangka, tiga di antaranya adalah anggota Komisi V DPR.

Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Sementara tersangka lainnya, yakni Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. (*)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY