Dispendik Gelar Sosialisasi Terkait Penggunaan Dana BOS

0
263

Sulawesipost.com, KOTAMOBAGU— Dinas Pendidikan (Dispendik) Kotamobagu, melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahan serta pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) satuan pendidikan negeri yang diselengarakan oleh Kabupaten dan kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kepala sekolah tingkat dasar dan mengah se-Kota Kotamobagu, yang dilaksanakan di Aula kantor Dispendik, jalan Ahmad Yani, kelurahan Gogagoman, Kotamobagu, Kamis (16/03).

Menurut Kepala Dispendik, Dra Rukmi Simbala melalui kepala Bidang Pendidikan dasar dan menengah Rastono, sosialisasi tentang penggunaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penting dilakukan, sebab setiap pendapatan dan penggeluaran dana BOS harus tertata dalam APBD daerah khusunya sekolah negeri.

“ Bendahara BOS harus melaporkan pendapatan dan pengeluaran kepada kepala sekolah (Kepsek), dan selanjutnya dilaporkan ke Kami (Dispendik, red) setelah itu kami akan membuat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Pembelajaan (SP3B) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Jadi, Dana BOS tersebut akan menjadi laporan keuangan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah,” jelas Rastono saat ditemui diruang kerjanya usai pelaksanaan sosialisasi.

Lanjutnya, tugas Dispendik adalah menetapkan dan membuat surat pengesahan pendapatan dan belanja oleh satuan pendidikan Negeri. dan akan disinkronkan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

“ Hal ini perlu dilakukan, agar dana dari pusat yang masuk ke sekolah-sekolah bisa dikontrol oleh pemerintah daerah. Apalagi terkait dengan pembelanjaan aset,” tutur.

Terpisah, Sekretaris Dispendik Kadri Banggol membenarkan hasil dari pelaksanaan sosialisasi terkait dengan penggunaan dan BOS di setiap satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah.

“ Iya. Dana BOS yang digunakan oleh setiap sekolah tingkat SD dan SMP harus diketahui oleh pemerintah daerah. Sebab, meskipun dana tersebut dari pusat, namun akan menjadi pertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dan kami juga bisa mengontrol setiap dana yang masuk dan keluar di satuan pendidikan,” aku Kadri (tr-1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY