Dugaan Praktek Pembuatan E-KTP “Ilegal”, Anggota DPRD Komisi II, Jimmy Gosal : Kadis Dukcapil Harus Diganti

0
42

SulawesiPost.Com ,MANADO—  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Komisi II dan juga sekertaris Fraksi PDI-P, Jimmy Gosal angkat bicara soal perekman E-KTP yang saat ini lagi trending di Media social (Medsos) yang diduga dilakukan di salah satu rumah Legislator.

Gosal meminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebab diduga ada unsur pidana.

” Yah. Itu harus diperiksa, karena ini sudah ada unsur pidana. Jadi pihak kepolisian harus melakukan pemeriksaan kepada Dinas terkait. Kalau perlu kami usulkan kepala Dinasnya di copot,” kata Gosal saat ditemui diruangan Komisi II.

Tambahnya, jika kegiatan ini dilakukan bukan pada saat pelaksaanan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu bisa dikecualikan.

“ Jika tidak pelaksanaan Pilkada, mereka bisa dikategorikan menjemput bola kepada masyarakat, namun saat ini-kan tahun politik. Seharusnya, kalau ingin membantu masyarakat, lokasinya harus dilaksanakan di ruang publik atau tempat terbuka, bukan di rumah warga,” Tambahnya.

 

Dirinya mengusulkan ke Komisi I DPRD Manado untuk melakukan hearing lintas instansi untuk permasalahan ini.

” Saya meminta agar melakukan hearing lintas komisi. Komisi satu dan dua. Hearing turut menghadirkan Bawaslu dan KPU Manado terkait masalah ini,” Tegasnya lagi.

Perlu diketahui, sebelumnya pihak Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado, Taufik Bilfaqih sudah memberikan pernyataan tentang pembuatan E-KTP yang dilakukan dirumah warga. Selaku penyelenggara, mereka meminta Disdukcapil untuk memfasilitasi perekaman kepada warga yang belum memiliki e-KTP, tapi bukan meminta datang ke rumah warga untuk melakukan perekaman.

“ Saya sudah melakukan pengecekan ke KPU terkait persoalan ini, namun pihak KPU tidak tahu menahu tentang hal ini. Disdukcapil harusnya lakukan perekaman di kantor-kantor kelurahan seperti yang dilakukan pada pemilu 2019, bukannya di rumah warga,” tegas Taufik.

Karena itu, lanjut Bilfaqih, Bawaslu akan mengutus pengawas untuk secara langsung mengawasi, sembari meminta Disdukcapil untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu.

“ Kami membutuhkan informasi dari warga, apakah ada yang merasa tidak diperlakukan atau tidak dilayani? Apakah semua pihak diminta melakukan perekaman? Kami meminta kepada masyarakat yang merasa ada tindakan menyimpang, mohon laporkan, seperti adanya upaya penggiringan dan lain sebagainya,” tandasnya. (opiss)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY