Mediasi Antara Kejaksaan Negeri Manado Dan Jaksa Pengacara Negara,Terkait Sengketa HPL

0
19

Sulawesipost.Com,Manado – Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada kantor pengacara kejaksaan negeri Manado melanjutkan mediasi sengketa perbatasan lahan tanah hak penguasaan lahan/ HPL milik PT. Pelindo IV (Persero ) dengan tanah milik Pemerintah kota Manado yg ditempati PD Pasar, Rabu ( 3 / 1 / 21 )

Permasalahan tersebut terjadi ketika PT Pelindo IV akan membuat sertifikat pengganti karena di karenakan yang lama telah hilang. Ungkap Maryono

Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Maryono SH MH , juga mengatakan, ternyata tanah yg semula berbatasan dgn PD Pasar, yang berbentuk laut yang telah direklamasi oleh Pemkot Manado, dengan biaya sekitar Rp 6 milyar tersebut sudah ada bangunan fasilitas umum.

“Apabila batas tersebut ditanda tangani, maka tanah reklamasi tersebut bisa masuk menjadi milik PT Pelindo IV. tandas Maryono

Maryono juga menambahkan bahwa, Dalam mediasi tahap II tersebut yang bertempat di kantor PT Pelindo IV, dihadiri oleh kepala kejaksaan negeri Manado, MARYONO, berserta tim pengacara negara dan yang mewakili pemkot Manado, hadir juga Asisten II dan Kepala Bagian ( KABAN ) Keungan, serta aset daerah.

“Dari pihak Pelindo hadir General Manager ( GM ) dan kepala devisi hukum serta aset, juga dihadiri oleh Kepala Kantor BPN kota Manado dan kasi pertanahan. Tambahnya’

Kepala Kajari Manado,Maryono juga menjelaskan, Dalam acara tersebut pihak kantor BPN kota Manado, mengakui adanya permohonan sertifikat, pengganti dr PT Pelindo, yg masih dalam proses dan setelah diteliti lebih lanjut, diakui ada kekhilafan data dalam penerbitan sertifikat yg lama.

“Dikarenakan laut termasuk yg diukur itu, masuk dalam sertifikat, padahal laut itu milik negara dan tidak boleh masuk kepemilikan perorangan atau badan apapun,” jelas Kajari Manado

Lanjut dari Kajari Manado, Maryono, atas kekhilafan tersebut pihak BPN bersedia merevisi dgn konsekuensi, luas tanah PT Pelindo, menjadi berubah bahkan bisa menjadi berkuran. lanjutnya

“Dalam mediasi itu diperoleh fakta ternyata Pemkot telah mereklamasi laut seluas 19.000 HA, padahal permohonan nya hanya seluas 6.000 HA. tandasnya

Kepala Kejakdaan Negeri Manado kepada media mengatakan,terkait lahan reklamasi Jaksa Pengacara Negara, menyarankan kedua belah pihak agar bekerja sama, bagi hasil dalam mengelola lahan tersebut.


“Dan setelah rapat mediasi, dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi tanah yg disengketakan serta Hasil mediasi ini akan dilaporkan lebih lanjut ke pimpinan masing – masing.tutup kepala kejaksaan Negeri Manado,Maryono, SH, MH

(Opiss )

BAGIKAN

LEAVE A REPLY